Tak Hanya di Eksekutif, Dinasti Politik Juga Terjadi di Legislatif

DINASTI politik di 2013 ini jadi perbincangan publik. Ramai- ramai publik membicarakannya setelah adik kandung dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terbelit kasus dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (nonaktif) Akil Mochtar terkait Pilkada Lebak. Tidak dipungkiri di sejumlah daerah muncul dinasti-dinasti politik. T
umbuh bak cendawan, sekarang kerajaan itu mengakar di segala sektor (eksekutif dan legislatif). Penangkapan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga menyuap Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar Rp 1 Miliar melalui pengacara Susi Tur Andayani, telah membuka tabir kebobrokan dinasti politik di Banten. Wawan adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Selain itu, Wawan adalah suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Sebagai suami wali kota di daerah baru hasil pemekaran (semula bagian dari Kabupaten Tangerang), Wawan memiliki banyak perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek-proyek penting di Banten. Hasilnya sangatlah menakjubkan.
Puluhan mobil mewah dari jenis sport maupun SUV terparkir di garasi rumahnya. Penyidik KPK menemukan 2.000 sertifikat tanah di Banten, Jakarta, hingga Australia.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyampaikan keluarga Atut menguasai 175 proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov Banten. Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, menduga perusahaan yang dikendalikan langsung oleh jaringan Atut cs mendapat 175 proyek dengan total nilai kontrak Rp 1,148 triliun.
Dalam menjalankan praktiknya, ada dua modus yang digunakan Atut. Pertama, melalui perusahaan yang dikuasai keluarganya secara langsung. Kedua, melalui perusahaan lain yang menjadi bagian kartel keluarga Atut.

Menggurita
Spoilerfor : Keluarga Atut telah menggurita di eksekutif dan legislatif. Kakak Atut, Ratu Tatu Chasanah menjabat wakil bupati Serang. Saudara Atut dari lain ibu, Tubagus Haerul Jaman menjabat Wali Kota Serang. Suami Atut, (alm) Hikmat Tomet tercatat sebagai anggota Komisi V DPR.
Meski menderita stroke, Pemilu 2014 kembali ikut pencalegan dari Dapil Serang. Anak pertama Atut, Andika Hazrumy, adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten.
Pada Pemilu 2014, dia maju sebagai caleg dari Dapil Pandeglang-Lebak. Menantu Atut (istri Andika), yakni Ade Rosi Khaerunissa menjabat Wakil Ketua DPRD Serang, dan mendaftar sebagai caleg DPRD Banten dari Partai Golkar. Anak lain Atut, Andiara Aprilia Hikmat, mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Menantu Atut (suami Aprilia), Tanto Warbono, caleg DPRD Banten di Dapil Kota Tangerang Selatan.
Adik ipar Atut, Aden Abdul Cholik, anggota DPRD Provinsi Banten. Ibu tiri Atut, Heryani, Wakil Bupati Pandeglang. Ibu tiri Atut, Ratna Komalasari adalah anggota DPRD Kota Serang. Atut merupakan pelopor karena anggota keluarga dan kerabatnya menduduki jabatan-jabatan tersebut setelah dia menjabat Gubernur Banten.
Sebelum menjadi Gubernur, Atut adalah Wakil Gubernur Banten. Banyak analisis yang menilai sukses Ratu Atut merintis karier dan membangun jaringan saat dia memerintah tak lepas dari pengaruh ayahnya, Chasan Sochib.
Sebagai jawara Banten, Chasan mempunyai dukungan kuat dari akar rumput. Semua keluarga Atut bisa menjabat itu melalui proses yang demokratis yaitu Pileg, Pilgub Banten dan pilkada kabupaten/kota di wilayah Banten.

Lantas bagaimana di Jateng? Di pantura bagian barat, publik mengenal dinasti Dewi Sri diambilkan dari nama perusahaan otobus (PO)- yang melahirkan kepala daerah di wilayah tersebut. Setelah kekalahan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya pada pilkada 2013, dinasti Dewi Sri mulai tak moncer.
Lima tahun kemudian, sebagai sang petahana, Ikmal dan pasangannya Edi Suripno yang diusung PDIP harus mengakui keunggulan calon dari Golkar, Siti Masitha-Nursholeh. Kakak tertua keluarga Dewi Sri, Muhamad Edi Utomo dari Golkar juga keok dalam bursa Pilbup Tegal yang akhirnya dimenangi dalang Ki Enthus Susmono dari PKB. Meski demikian, Dewi Sri masih menyisakan kekuatan dinasti politik di Pemalang dan Brebes.
Praktis masih mengandalkan Bupati Brebes Idza Priyanti dan Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Di Semarang juga telah terbangun dinasti Sukawi Sutarip. Mantan wali kota Semarang itu sekarang ini tercatat sebagai caleg DPR. Dia maju dari Dapil IX nomor urut 1. Istrinya Sinto Sukawi tak ketinggalan.
Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Sukawi berhak memasukkan istrinya di nomor sepatu. Sinto masuk caleg DPR untuk dapil Jateng II nomor urut 2. Selain Sukawi dan Sinto, tercatat tujuh nama dari keluarga ikut bakal meramaikan bursa caleg. Kakak kandung Sukawi, Kawi Suharli caleg DPRD Provinsi dapil Jateng II nomor urut 1.
Adik Sukawi, Sutarip Tulis Widodo, caleg DPR dapil Jateng X nomor urut 1. Istri Tulis, Sri Ratnawati, menjadi caleg DPR dari dapil Jateng IX nomor urut 9. Sukawi juga mencalonkan dua anaknya menjadi caleg. Anak pertama, Kartina Sukawati menjadi caleg DPRD Jateng dapil Jateng III nomor urut 1.
Menantunya, suami Ina, Jhony, terdaftar menjadi caleg DPRD Pati dapil I nomor urut 1. Anak kedua Sukawi, AS Sukawijaya alias Yoyok, caleg DPRD Jateng dapil Jateng I nomor urut 1. Kampanye kali ini, Yoyok akan ditemani istrinya, Swasti Aswagati, yang caleg DPRD Kota Semarang dapil II nomor urut 1. Satu keluarga lagi yang tak boleh dilupakan dari pasangan R Sugito Wiryo Hamidjoyo dan R Rustiawati.
Lima dari 11 putra Sugito, yang merupakan mantan Sekretaris PNI Kendal ini meramaikan bursa jabatan publik di Jateng dan Jabar. Putra kedua, Don Murdono, jadi Bupati Sumedang dua periode (2003-2013). Sempat maju Pilgub sebagai cawagub mendampingi Hadi Prabowo, namun kalah.
Adiknya, Hendy Boedoro, adalah Bupati Kendal sejak tahun 2000-2010. Meski harus mendekam di penjara karena kasus korupsi, kursi bupati diamankan istrinya, Widya Kandi Susanti (2010-2015). Adik Don lainnya, Murdoko juga melesat hingga menduduki Ketua DPRD Jateng 2004-2009.
Terpilih untuk kedua kalinya pada 2009. Tapi mantan ketua DPD PDI Perjuangan Jateng ini tersandung korupsi dan kini meringkuk di LP Cipinang. Karier politiknya coba diteruskan istrinya, Tika Murdoko. Ia maju sebagai caleg DPRD Jateng dapil 1. Seorang lagi, R Yuwanto menjadi anggota DPRD Kota Semarang 2004-2009. Ia kembali nyaleg pada 2014.

Berpikir Negatif
Spoilerfor : Anak-anak Widya Kandi pun turun nyaleg. Bintang Yudha Daneswara caleg DPRD Kendal, dan Falah Widya Yoga Pratama sebagai caleg DPRD Jateng dari dapil 1. Masalah politik dinasti juga mendapat reaksi dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputeri. â€Kalau orangnya mumpuni dan tujuannya luhur ya mangga.
Jangan dibuat rakyat jadi negative thinking soal dinasti dalam politik kita," kata Mega dalam pekan ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, walaupun tidak dilarang dalam undang- undang, ada baiknya tetap mempertimbangkan kepatutan. Hal ini karena bahaya konflik kepentingan terkait sumber daya suatu daerah bila kekuasaan politik dan kekuasaan bisnis dikuasai keluarga tertentu. Berkaitan dengan keprihatinan terkait isu tersebut, pemerintah dan DPR berpikir mengenai pembatasan.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek mengatakan, pembatasan yang diusulkan pemerintah adalah; warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon kepala daerah adalah yang tidak punya ikatan perkimpoian, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Dengan pembatasan itu, maka kompetisi yang setara akan terwujud dan tidak akan membahayakan masa depan demokrasi Indonesia.
Dosen Komunikasi Politik Fisip Undip Muhammad Yuliyanto menyatakan, ada gejala sikap masyarakat menjelang Pemilu 2014 semakin kritis dan korektif terhadap dinasti politik dalam partai maupun demokrasi lokal. Hal ini menjadi pembelajaran bagi keluarga kelompok dinasti politik untuk tidak hanya mengandalkan kapital tapi juga kualitas SDM. Di sisi lain, Pakar Politik Undip Semarang Fitriyah MAmenilai, politik dinasti hanya menguntungkan bagi anggota dinasti tersebut.
Bagi orang di luar itu, termasuk masyarakat, hanya membawa kemudharatan. Sebab oligharki politik pada praktiknya menutup peluang bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. "Tapi sulit mencegah politik dinasti jika tidak ada regulasi tegas," katanya. (Hartono Harimurti,Royce Wijaya SP, Anton Sudibyo-59)

sumber

======

gimana kagak KKN, sodaraan semua gini yang duduk di pemerintahan