Quote:Quote:JK Paparkan Beda Kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah hari ini membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Satu kartu lainnya yang juga dibagikan yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan ketiga kartu itu diharapkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan dapat terpenuhi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tak perlu khawatir menggunakan ketiga kartu 'sakti' Jokowi itu. Sebab dananya sudah dialokasikan. Menurut JK, dana untuk kartu itu berasal dari pemotongan subsidi BBM.
"‎Kenaikan BBM kan mengalihkan subisdi dari konsumtif ke produktif. Salah satu pengalihannya ke kesejahteraan sosial masyarakat. Mengalihkan subsidi itu kan efeknya kenaikan harga, tapi kan kita mengalihkan subsidi," terang JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (3/11/2014).
JK menggarisbawahi kartu sakti yang dibagikan hari ini bukanlah bentuk kompensasi dari pemerintah. Ia menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintah adalah meminimalisir distribusi subsidi yang salah sasaran, sehingga bisa langsung terasa oleh rakyat tak mampu.
JK juga menegaskan, KIS dan BPJS Kesehatan serupa tapi tidak akan tumpang tindih. Fungsi dari 2 kartu itu sama-sama memberikan bantuan bagi rakyat miskin yang mau berobat.
"Ya, tentu fungsinya sama, cuma kalau kartu sehat servisnya lebih ada kelebihannya, tapi prinsipnya adalah sama," kata JK.
JK memaparkan, beda kedua program itu hanya pada dasar pembentukannya. Jika KIS merupakan inisiatif pemerintah Jokowi-JK, sementara BPJS adalah amanah undang-undang. "BPJS itu undang-undang. Karena ada anggarannya untuk membantu lebih banyak ke masyarakat," papar JK. (Yus)
SUMBER
Quote:Quote:Kartu Indonesia Sehat Bisa Menambah Masalah
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Permusyaratan Rakyat (DPR RI) Okky Asokawati mengkritisi keputusan pemerintah untuk meluncurkan program kesehatan baru Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke tengah masyarakat. Hadirnya KIS dinilai bisa menimbulkan masalah baru alih-alih menciptakan layanan kesehatan maksimal.
"Penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)," kata Okky melalui pernyataan ke CNN Indonesia, Senin (3/11).
Okky mengatakan hadirnya program KIS bisa menimbulkan dualisme pelayanan kesehatan di Indonesia. Dualisme pelayanan tersebut muncul akibat adanya poin perbedaan antara pelayanan KIS dan BPJS.
Mantan peragawati kondang tersebut mempertanyakan persoalan yang masih muncul akibat belum lancarnya program BPJS. Persoalan tersebut diantaranya sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, mekanisme pembayaran kepada para dokter serta sistem operasional BPJS juga belum berjalan maksimal.
Lebih jauh lagi, Okky juga meminta pemerintah untuk lebih bersikap hati-hati dalam menggunakan anggaran program KIS.
"Katanya anggaran KIS sama dengan anggaran BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Padahal PBI BPJS hanya bisa menampung 86,4 juta jiwa saja," kata dia.
Dia lantas mengharapkan pemerintah untuk bisa menjabarkan anggaran penerima bantuan untuk program KIS dengan lebih detil. Mengenai pelaksanaan program KIS, Okky menyampaikan sebaiknya pemerintah tidak terlalu terburu-buru untuk mewujudkan program KIS ini.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengubah nomenklatur atau nama saja dari BPJS menjadi KIS dan bukan membentuk program kesehatan baru.
"Ini jauh lebih rasional dan minim potensi masalah daripada menambah yang baru (KIS) tetapi memunculkan masalah lebih banyak," ujar dia.
Sebelumnya, aktivis kesehatan yang tergabung dalam BPJS Watch mengatakan persyaratan peserta program layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengubah peraturan BPJS Kesehatan yang sudah ada.
"Kami meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mencabut peraturan persyaratan pendaftaran peserta," kata Timboel Siregar selaku Kordinator Advokasi BPJS Watch melalui pernyataan yang diterima CNN Indonesia, akhir Oktober lalu.
Menurut Timboel, aturan pemerintah mengenai BPJS Kesehatan No. 4/2014 tentang tatacara pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diberlakukan November ini.
"Aturan ini sangat memberatkan rakyat," katanya. "Rakyat menjadi sulit dapatkan hak konstitusional menjadi sehat."
Sementara itu, Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S. Yembise rencananya hari Senin ini akan melakukan peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di empat titik di wilayah Jakarta. Kartu tersebut diluncurkan dalam rangka mewujudkan Program Keluarga Produktif Kabinet Kerja Jokowi.
(utd/sip)
Sumber
Quote:Quote:
Ini Beda Tipis KIS dengan BPJS
Metrotvnews.com, Jakarta: Meski berbeda nama, tetapi fungsi Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak banyak berbeda dibanding kartu BPJS. Maka kini meski ada KIS, namun program BPJS tidak tergusur.
"Tidak ada perbedaan dengan BPJS," kata Menkes Nila Djuwita Moeloek usai peluncuran KIP, KIS, dan KKS di Kantor Pos Besar, Jl Lapangan Banteng Utara, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Ini karena KIS merupakan penyempurnaan dari BPJS yang menjadi program pemerintahan RI sebelumnya. Maka ada penambahan fitur untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Kita juga menekankan agar jangan hanya fokus pada aspek kuratif (pengobatan -red) saja," jelas Nila.
Fitur tambahan itu adalah aspek pencegahan dan edukasi kesehatan bagi masyarkat. Sebagai contoh, ada seorang ibu terkena diabetes maka anaknya harus diperiksa apakah punya kemungkinan terkena penyakit serupa.
Lebih lanjut si pemegang kartu bisa mendapatkan edukasi sebagai pencegahan terserang penyakit.
"Jadi ada sarana edukatif kepada masyarakat supaya terhindar Dari suatu penyakit. Bukan hanya mengobati, itu sistem yang hendak kita bangun," tambahnya.
Sumber
Quote:Original Posted By guitarista â–º
Sama persis.
http://bpjs-kesehatan.go.id/m/index....=berita&id=291
Jakarta - Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah salah satu program Presiden Joko Widodo yang telah direncanakan sejak masa kampanye. Hari ini, kartu tersebut diluncurkan bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).
KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah sebelumnya, yaitu pada 1 Januari 2014.
Apa manfaat Kartu Indonesia Sehat dan perbedaannya dengan program jaminan kesehatan yang selama ini sudah berlaku? Berikut adalah penjelasan dari BPJS Kesehatan berdasarkan rilis yang diterima detikcom, Senin (3/11/2014).
Apa perbedaan antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan?
Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah program sementara BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut.
Apakah perbedaan antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan SJSN (JKN)?
Secara kuantitas, sasaran peserta mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1,7 juta jiwa yang berasal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tahap awal. Secara kualitas, manfaat upaya kesehatan masyarakat juga tercakup di dalamnya selain manfaat upaya kesehatan perseorangan
Apakah semua jaminan kesehatan sebelumnya akan diganti?
Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Untuk peserta baru yang berasal dari fakir miskin dan tidak mampu, secara bertahap akan diterbitkan KIS.
Apakah mereka yang telah mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat segera memperoleh jaminan kesehatan?
Iya, peserta yang sudah mendapat KIS dapat memperoleh manfaat jaminan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Apakah prosedur pelayanan KIS sama dengan program jaminan kesehatan sebelumnya?
Prinsipnya sama, tetap menggunakan sistem rujukan berjenjang. Untuk kontak pertama, peserta memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana yang bersangkutan terdaftar. Jika perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut, maka dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Dalam kondisi gawat darurat medis, peserta dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
Quote:Original Posted By adnnin â–º
yang bilang bedanya cuma BPJS bayar KIS gratis, hati2 kalian sudah mulai kecuci otak, dalam 1-2 tahun lagi bakal seperti kader PKS
lah dari awal menurut roadmap BPJS, orang miskin memang digratiskan kok. dan pemerintah sudah menganggarkan dana untuk itu untuk tahun 2015 bahkan sebelum jokowi naik. silakan dicek.
makanya kenapa jamkesmas dll dilebur ke BPJS.
karena nantinya ga ada lagi beda2in status orang miskin orang kaya
kalo keluarin kartu jamkesmas --> orang miskin, perawatnya cemberut
keluarin kartu askes --> oh sesama pns inih
kalau kartunya sama2 BPJS kan ga keliatan, bayar sendiri ato dibayarin pemerintah, yang beda cuma golongan kelasnya aja
nah KIS ini bikin gampang untuk diskriminasi lagi nih
keluarin kartu KIS --> orang miskin! sampah masyarakat! ngabisin duit negara!
keluarin kartu BPJS --> nah paling ngga ini modal bayar sendiri
Quote:Original Posted By rajakin28 â–º
Sejumlah Potensi Persoaalan Program Jaminan Sosial
- Keterbatasan Tenaga Medis dan Ruangan Medis berpotensi megakibatkan pasien program Indonesia sehat Tidak terakomodasi secara optimal.
- Penerima program jaminan sosial (program indonesia sehat, indonesia pintar, dan keluarga sejahtera. Ada potensi perbedaan data dengan kondisi terbaru dilapangan (penduduk meninggal atau pindah domisili sehinggaterjadi perhitungan Ganda).
- Proggram kartu Indonesia Sehat akan menggunakkan anggaran dana Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Target penerima rentan bertabrakan dengan program BPJS. Antara lain karena Kartu Indonesia Sehat bisa dipakai dimana saja, sedangkan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan.
- Keluarga kurang mampu akan menerima kartu telepon seluler ("SIM Card") yang berisi uang elektronik untuk mengakses simpanan keluarga sejahtera. Potensi masalah akan banyak dialami di daerah-daerah dengan jaringan sinyal yang buruk bahkan tidak ada sinyal.
Koran Kompas edisi 4 November 2014
Ane Bingung Bedaain JKN dan KIS
kalau memeng KIS bisa mencakup lebih banyak kenapa ga diganti aja nomenklatur JKN BPJS?
Toh Funsinya Sama dari Pada nanti tumpang Tindih
TS Bata Collector ya
Sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/545792e60e8b46334400000b
