Spoiler for Kisruh DPT: Citizen6, Ambon:Pemilu 2014 sudah semakin mendekat, namun komisi pemilihan umum (KPU) belum dapat menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) secara tuntas. Masalah DPT juga telah menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran keabsahannya, sehingga dinilai merupakan masalah yang sensitif.
Presiden SBY pada 13 November 2013 di istana negara dalam pertemuan dengan para Pemimpin Lembaga Negara dan KPU menegaskan, pemerintah tidak mengintervensi DPT. Disayangkan munculnya kecurigaan di masyarakat, seakan-akan pemerintah mengintervensi masalah DPT. Pemerintah sudah menyediakan DPT yang akurat sesuai pasal 126 UU No.15 tahun 2011, berdasarkan permintaan KPU. KPU pun menegaskan, verifikasi DPT yang sudah diumumkan, akan terus dilakukan hingga batas waktu 04 Desember 2013. Terkait data pemilih yang belum diverifikasi, KPU akan melakukan spot chech ke beberapa daerah yang dinilai bermasalah.
Selain masalah DPT, terdapat satu masalah lain menyangkut daftar pemilih yang diprediksi dapat memunculkan masalah baru, yaitu daftar penduduk potesial pemilih Pemilu (DP4). Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan KPU. Kemendagri sudah memberikan nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 252 juta warga, dan menyampaikan DP4 yang memuat Nama Penduduk, Jenis Kelamin Penduduk, Tanggal Lahir Penduduk, dan Status Perkawinan Penduduk. Namun karena sistem pendataan yang digunakan berbeda, memunculkan data yang berbeda pula. KPU diketahui menggunakan sistem pendataan pemilih berbasis pada platform MySQL, sedangkan Kemendagri berbasis pada sistem dengan platform Oracle. Dengan demikian kedua
data tersebut sulit terintegrasi.
Mengacu pada permasalahan yang disebutkan diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi KPU dalam menghadapi proses Pemilu 2014, merupakan akumulasi dari ketidaksinergian antara KPU dengan pemerintah dalam proses persiapan Pemilu 2014 secara teknis. KPU sebagai lembaga penyelenggara negara, sepatutnya secara dini merespon upaya-upaya pemerintah dalam mendukung dan mensukseskan Pemilu 2014, termasuk dalam menyiapkan data penduduk. Paling tidak mensinkronkan metode atau sistem pendataan penduduk, antara KPU dengan pemerintah.
Agar Pemilu 2014 berjalan lancar dan bersih, sehingga integritas penyelenggara Pemilu dan pemerintah tidak tercela, diharapkan KPU mampu mengatasi ketidakberesan DPT sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan meminimalisir ancaman terhadap Pemilu 2014, segera dilakukan baik oleh Kemendagri, KPU, Bawaslu ataupun national stake holder lainnya, termasuk kalangan civil society dan media massa. Temuan data pemilih fiktif atau identitas ganda dalam jumlah besar harus segera ditindaklanjuti dengan verifikasi yang menggunakan sistem informasi yang kredibel.
Sumber: http://indonesia-baru.liputan6.com/r...ng-pemilu-2014
Nah, supaya masalah ini ga terulang lagi di pemilu, ane mau kasitau caranya untuk ngecek apakah agan sudah terdaftar atau belum di datanya KPU.
Pertama, buka situs KPU di data.kpu.go.id
Kedua, pilih bagian DPT yang ada di atas kanan.
Spoiler for Buka situs KPU:
ketiga, masukin data diri agan sesuai dengan KTP yaa
Spoiler for masukin data diri agan:
keempat, masukin nama asli agan supaya dicari oleh sistem KPU
Spoiler for Nama asli bukan nama panggilan:
Jika agan memasukkan data yang benar, situs tersebut akan menampilkan nama agan beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai contoh adalah temen ane yang tinggal di Jakarta Pusat.
Spoiler for contoh yang terdaftar:
Jika nama agan ternyata ga muncul di situs tersebut, berarti agan belum terdaftar di database KPU. Meskipun begitu, agan bisa tetap masuk dengan melapor panitia setempat atau ke ketua RT/RW di rumah agan minimal satu hari sebelum pemilihan.
Inget ya, satu suara agan ngaruh untuk kehidupan bangsa Indonesia!
Sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/5315a01b41cb1741528b45cc
