Home » » Kompolnas: Tidak Ada Calon Kapolri yang Bersih

Kompolnas: Tidak Ada Calon Kapolri yang Bersih


source pic: http://www.tempo.co/read/flashgrafis...t-Kepala-Polri

Kompolnas:
Tak Ada Calon Kapolri yang Bersih
RABU, 24 JULI 2013 | 10:39 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional angkat bicara soal sembilan nama calon Kepala Polri. Setidaknya ada dua nama yang sebelumnya ramai diberitakan memiliki rekening gendut. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Mabes Polri, Komjen Budi Gunawan, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti. "Keduanya memang masuk dalam sembilan calon Kapolri," kata anggota Kompolnas, Adrianus Meliala, saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013.

Adrianus mengaku sudah mewawancarai keduanya terkait rekening gendut. Menurut dia, masalah rekening gendut ini hanya sebagian dari topik yang menjadi bahan wawancara Kompolnas. "Rekening gendut hanya bagian kecil," kata dia. Sayang, Adrianus tak mau menyebutkan hasil wawancara terhadap keduanya. Selain rekening gendut, Kompolnas juga mengkonfirmasi rekam jejak sembilan calon Kapolri.

Menurut Adrianus, tak ada seorang pun dari sembilan calon Kapolri yang murni bersih. Sesuai hakikat manusia, tak ada yang sempurna. "Tapi, sepanjang dia bisa menjelaskan mengapa begitu dan tidak melakukan lagi, itu bisa jadi tolak ukur lagi," dia menjelaskan. "Kami bukan LSM yang kaku, kami pekerjakan tenaga sosiolog agar lebih bagus hasilnya."
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...ri-yang-Bersih

Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna:
Semua Kandidat Kapolri Bagus
SENIN, 15 APRIL 2013 | 17:16 WIB


Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, mengatakan, dari nama-nama yang beredar sebagai calon pengganti Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, semuanya memiliki kualitas yang sama baiknya. Oleh karena itu, menurut dia, semuanya berpeluang menggantikan Timur. "Kualitasnya bagus-bagus dan sama kuat," ujar Nanan seusai menghadiri pelantikan Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, Senin, 15 April 2013.

Sambil bercanda, Nanan malah menyebut dirinya yang cocok menjadi Kepala Polri saat ditanya siapa yang paling dijagokannya. "Ya, sayalah," ujarnya sambil tertawa. Menurut Nanan, bursa pencalonan Kapolri sebaiknya tidak dibicarakan saat ini. "Soal itu nanti saja, ya," katanya singkat. Kabar penggantian pucuk kepemimpinan tertinggi di kepolisian itu muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan adanya penggantian Kepala Polri yang lebih awal dari waktu pensiun Timur. Terdapat nama tujuh jenderal yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Timur.

Lima dari tujuh jenderal itu dijagokan Komisi Kepolisian Nasional. Mereka adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Anang Iskandar, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, serta Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Pudji Hartanto. Sedangkan dua lainnya adalah Kepala Polda Jawa Barat Brigadir Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya dan Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Kapolri-Bagus

Polisi baik dan bersih versi Gus Dur, Hanya ada 3 di Indonesia ini:

Tiga polisi baik versi Gus Dur:
Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso (kiri), Patung polisi (tengah) dan polisi tidur (kiri)

Quote:
Gus Dur dan Tiga Polisi Jujur
Rabu, 10 Oktober 2012 , 17:50:00 WIB


Gus Dur

RMOL. Tiada sekali-kali Hendardi, Ketua Setara Institute, datang ke Istana kecuali untuk menegur Presiden Gus Dur. Ia merasa kurang berkenan pada Kapolda Nanggroe Aceh Darusalam yang (waktu itu) baru ditunjuk. Dengan suara menghentak-hentak, Hendardi menyalahkan Presiden kenapa memilih orang yang punya catatan pelanggaran HAM dll menjadi Kapolda.

Mengenakan sarung dan kaos oblong, Gus Dur duduk dengan satu kaki naik ke atas kursi di balik meja kerja presiden di Istana. Beliau sangat serius mendengarkan protes sang aktivis penegakkan hukum itu. Sesekali kepalanya tampak dianguk-anggukkan. Sementara di luar matahari memanaskan bumi. Tapi tidak sepanas suhu politik waktu itu.

Lalu dengan tenang, Gus Dur mengatakan bahwa dirinya bisa memahami kegelisahan Hendardi. “Tapi mencari polisi yang jujur itu musatahil. Yang (ditunjuk jadi Kapolda NAD) ini sudah yang terbaik di antara yang buruk itu.” Kemudian, Gus Dur menjelaskan kepada Hendardi, dan juga kepada sejumlah orang di berbagai forum, bahwa di Indonesia ini hanya ada tiga polisi yang jujur. “Pertama Pak Hoegeng, kedua patung polisi, dan ketiga polisi tidur…”

Kisah ini diriwayatkan Adhie M Massardi, Jubir presiden yang ketika itu mendampingi Hendardi bertemu Gus Dur di Istana Merdeka. Kepada Rakyat Merdeka Online, Adhie menjelaskan bahwa “tiga polisi jujur” versi Gus Dur itu bukan joke a la KH Abdurrahman Wahid. Tapi penjelasan yang perlu kita jalankan untuk melahirkan polisi-polisi jujur di republik ini.

“Kita tahu, Pak Hoegeng Imam Santoso adalah (jenderal) polisi paling bersih dan jujur. Karena itu, ketika jadi Kapolri (1969-1971), ia berani menegakkan keadilan. Bahkan bila hal itu berlawanan dengan pemegang kekuasaan yang lebih tinggi (presiden). Tapi setelah itu, polisi yang baik dan jujur tidak lagi mendapat posisi yang strategis, alias ‘dipatungkan’ atau ‘ditidurkan’ sampai memasuki masa pensiun,” tutur aktivis antikorupsi ini.

Makanya, ketika institusi Polri diskenariokan melawan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini teringat pesan almarhum bosnya. “Kita harus membangunkan polisi-polisi baik dan jujur yang ‘ditidurkan’ dan ‘dipatungkan’ itu. Agar mereka mau menegakkan keadilan. Berani menolak skenario pembusukan institusi oleh penguasa, yang membenturkan mereka dengan KPK macam cicak vs buaya dan terbaru kasus Novel itu, hanya untuk menutupi skandal korupsi di tempat lain yang jauh lebih spektakuler,” tutur Adhie
http://www.rmol.co/read/2012/10/10/8...-Polisi-Jujur-


Kompolnas Telusuri Rekening Gendut Calon Kapolri
SELASA, 23 JULI 2013 | 11:57 WIB



Polisi yang dituduh memiliki rekening gendut dan melakukan transaksi mencurigakan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) untuk menelusuri rekening gendut calon Kapolri. Komisi akan mengecek silang informasi yang berseliweran terkait rekening gendut. “Laporan PPATK bisa mengungkap fakta, tapi bisa juga menepis isu yang selama ini beredar,” kata anggota Kompolnas M. Nasser saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2013.

Nasser mengatakan ada beberapa jenderal calon Kapolri yang kerap disebut memiliki rekening gendut. Mereka di antaranya Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti.

Menurut Nasser, informasi dari media terkait rekening gendut polisi tetap disertakan oleh Komisi sebagai bahan pertimbangan yang akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun untuk memastikan kebenaran data, Kompolnas juga mengandalkan laporan langsung dari PPATK.”Ada yang diisukan saja, nanti PPATK bisa ungkap,” kata Nasser. (Baca: Inilah-Polisi-yang-Disebut-Memiliki-Rekening-Gendut)

Laporan PPATK itu tak akan disampaikan kepada publik. Laporan itu khusus diserahkan ke Presiden untuk menjadi pertimbangan nama yang akan ditetapkan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo. “Laporannya buat Presiden, tak akan dipublikasikan,” katanya.

Pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan mengenai rekening gendut polisi. Dalam laporan itu, disebut per tanggal 19 Agustus 2008 kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp 4,6 miliar. Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. "Berita itu sama sekali tidak benar," kata Budi Gunawan, 25 Juni 2010.

Sementara Badrodin Haiti per tanggal 24 Maret 2008 disebut memilik harta Rp 2 miliar dan US$ 4.000. Dia juga dituduh membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan. “Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim," kata Badrodin Haiti, 24 Juni 2010.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Calon-Kapolri

Kompolnas Cek Jumlah Istri Calon Kapolri
SELASA, 23 JULI 2013 | 10:49 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menghimpun rekam jejak seluruh calon Kapolri, termasuk urusan jumlah istri. Dalam alur pemilihan Kepala Kepolisian RI, Kompolnas berperan memberi pertimbangan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami cek jumlah istrinya, apakah dua?" kata anggota Kompolnas M. Nasser saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2013.

Untuk mengetahui jumlah istri calon Kapolri, Kompolnas menghimpun informasi dari masyarakat. Komisi menggali keterangan dari orang-orang dekatnya untuk memastikan apakah calon Kapolri yang bersangkutan lurus dalam urusan pernikahan. Urusan perkimpoian bagi anggota Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkimpoian, Perceraian, dan Rujuk. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika seorang perwira ingin memiliki istri lebih dari satu.

Syarat itu diatur dalam Pasal 16. Seorang polisi boleh menikah lagi asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut. Syarat kedua, istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Tak lupa, permohonan menikah lagi ini harus disetujui oleh istrinya. Selain menelisik urusan moral, Komisi juga mengecek rekam jejak kinerja dan integritas calon Kapolri. Rekam jejak kinerja diperoleh dengan menghimpun informasi dari kolega, termasuk atasan, bawahan, serta rekan seangkatan. "Kami juga cek informasi dari media, termasuk soal rekening gendut," kata Nasser.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Calon-Kapolri



Calon Kapolri, 9 Jenderal Ini Wajib Lapor Harta
RABU, 24 JULI 2013 | 13:08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Calon-calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia bakal melaporkan harta kekayaannya. Dari jadwal yang diperoleh Tempo, berikut ini daftar kedatangan mereka ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin, 22 Juli 2013, hingga Senin, 29 Juli 2013.
  • Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Anang Iskandar, dijadwalkan hadir pada Senin, 22 Juli 2013, pukul 09.00. Anang sudah melaporkan hartanya pada Selasa, 23 Juli 2013.
  • Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi, dijadwalkan harus melapor pada Kamis, 25 Juli 2013, pukul 09.00. Tapi Arif sudah melaporkan hartanya pada Rabu, 24 Juli 2013.
  • Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, juga dijadwalkan melaporkan hartanya pada Kamis, 25 Juli 2013, pukul 09.00.
  • Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayu Seno, dijadwalkan melaporkan hartanya pada Kamis, 25 Juli 2013, pukul 09.00.
  • Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dijadwalkan akan melaporkan hartanya pada Jumat, 26 Juli 2013, pukul 08.30.
  • Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, dijadwalkan akan melaporkan hartanya pada Jumat, 26 Juli 2013, pukul 08.30.
  • Mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, dijadwalkan akan melaporkan hartanya pada Senin, 29 Juli 2013, pukul 09.00.
  • Wakil Kepala Badan Reserse, Inspektur Jenderal Anas Yusuf, dijadwalkan akan melaporkan hartanya pada Senin, 29 Juli 2013, pukul 09.00.
  • Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri, Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya, dijadwalkan melaporkan hartanya pada Senin, 29 Juli 2013, pukul 09.00.

KPK menjadwalkan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk semua calon Kepala Polri di kantornya. Proses klarifikasi tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga pekan depan.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...ib-Lapor-Harta



polisi yang kesepian ditengah sawah ...

Calon Wakapolri Jangan Terjebak Politik Praktis
MINGGU, 09 JANUARI 2011 | 19:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakapolri nantinya diminta jangan orang yang gampang terjebak ikut politik praktis. Sebab, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo akan pensiun pada 2013. Sementara penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung 2014 di tengah suasana politik yang memanas. Terkait hal ini, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan figur Wakapolri kedepan jangan sampai orang yang ikut dalam politik praktis. "Harus ada komitmen kuat agar jangan sampai Wakapolri ikut terseret dalam permainan politik praktis," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Ahad (9/1).

Menurut Bambang, kemungkinan Wakapolri ikut terseret politik praktis sangat terbuka. Itu ditunjukan dengan upaya partai-partai dalam memanfaatkan figur maupun institusi kepolisian. Alih-alih ikut terseret politik praktis, tugas Wakapolri justru memastikan kebijakan dan strategi pengamanan pemilu berjalan lancar. Ini dilakukan agar suasana politik yang panas tidak sampai menciptakan instabilitas keamanan di masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Wakil Kepala Polri Yusuf Manggabarani akan memasuki masa pensiun pada 11 Februari 2011. Sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Yusuf. Mereka adalah Nanan Sukarna, Imam Sujarwo, dan Oegroseno. Menurut Bambang proses pemilihan Wakapolri mirip dengan Kapolri, hanya saja tanpa melalui proses fit and profer test di DPR. Menurut dia, proses pengusulan nama akan dilakukan Wanjakti Mabes Polri. Wanjakti akan penjaringan nama-nama calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Penelusuran terhadap nama calon juga dilakukan Wanjakti, baik melalui data intelijen maupun laporan masyarakat. Siapa yang dianggap cocok akan sangat tergantung pada nilai pembobotan semua kriteria. "Setelah ditetapkan namanya, sesuai dengan jumlah yang diminta presiden, nama-nama calon kemudian dikirim ke presiden," ujar Bambang. Setelah dikirim, Presiden akan menetapkan satu nama yang akan jadi Wakapolri. Dalam memutuskan siapa Wakapolri, presiden bisa saja meminta pandangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
http://www.tempo.co/read/news/2011/0...olitik-Praktis

------------------------------

Semumpung bulan Ramadhan, banyak ummat muslim yang sedang berpuasa, dan saya pun yakin mayoritas calon kapolri diatas adalah seorang muslim apa adanya. Ada sebuah wejangan kanjeng nabi saw tentang masalah keamanan di suatu negeri, yang akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Hadits itu berbunyi sbb:
Quote:"Aku mendengar Rasulullah SAW memprihatinkan umatnya dalam enam perkara:
1. diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin
2. terlalu banyak petugas keamanan
3. main suap dalam urusan hukum
4. pemutusan silaturrahim dan meremehkan pembunuhan
5. generasi baru yang menjadikan Al-Qur'an sebagai nyanyian
6. mengutamakan orang yang bukan fakih dan berjasa, tapi yang berseni sastra tinggi." (HR. Ahmad, hal 165).
Mudah-mudahan kita bisa memahami tanda-tanda zaman yang pernah di nubuat oleh nabi saw diatas itu, sehingga bisa mengantisipasi 'wolak-waliking zaman' ...

Sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/51f1c034e574b4cd08000001

Premium jadi Pertamax (wow)

Popular Posts

Arsip Kaskus HT

 
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger