Kamis, 12/09/2013 - 08:26
BANDUNG, (PRLM).-Sebanyak 50 persen mahasiswa yang ada di tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat (Jabar) harus berasal atau diisi oleh warga Jabar. Cara ini merupakan intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi (PT) Jabar yang terendah secara nasional. Angka partisipasi PT di Jabar saat ini baru mencapai 15,19 persen saat target nasional 25 persen.
Pemberlakuan kuota khusus Jabar yang didorong pemprov ini akan berlaku mulai 2014. Tiga universitas yang harus diisi 50 persen oleh warga Jabar yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Intitut Pertanian Bogor (IPB). Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Kota Bandung, Rabu (12/9/2013). “Selama ini, meski universitas world class (kelas dunia) seperti ITB, Unpad, dan IPB ada di Jabar tetapi angka partisipasi PT di Jabar masih terendah secara nasional,†kata Heryawan.
Dengan adanya kuota khusus ini, pemerintah yakin siswa Sekolah Menangah Atas (SMA) yang raih rangking 1 di Jampangkulon, Pameungpeuk, atau daerah lainnya bisa langsung lulus di PT tersebut. Ini menurut Heryawan menjadi salah satu cara melindungi Jabar. Pemerintah disampaikannya akan bertanggung jawab jika ada beasiswa yang diperlukan. “Jadi 2018 angka partisipasi kita bisa di atas APK 25 persen. Kalau tidak pakai cara ini, kapan orang Ujung Genteng bisa ke ITB?†kata Heryawan.
http://www.pikiran-rakyat.com/node/250369
Sumut Penyumbang Terbesar Mahasiswa Masuk PTN
Selasa, 28 Mei 2013 09:08 WIB
MedanBisnis â€" Medan. Sumatera Utara termasuk provinsi penyumbang terbesar siswa masuk perguruan tinggi negeri (PTN) secara nasional. Untuk tahun ini, misalnya, 5.000 lebih mahasiswa baru yang masuk PTN yang tersebar di seluruh Indonesia berasal dari Sumut. Namun, Sumut kalah dibanding dengan Jawa Timur. Provinsi itu paling banyak meloloskan siswanya lulus SNMPTN, yakni lebih 20.000 orang, diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau. DKI Jakarta sendiri hanya duduk di peringkat kedelapan.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia SNMPTN 2013 Akhmaloka dalam konferensi pers pengumuman hasil SNMPTN 2013, di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Senin (27/5) sore. Ia meyebutkan, dari total 765.531 siswa yang mendaftar SNMPTN 2013, sebanyak 133.604 siswa dinyatakan lolos seleksi. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah siswa yang lolos SNMPTN pada tahun ini melalui jalur tertulis naik sekitar 323,27%. Hal ini disebabkan pemerintah mengubah kuota penerimaan mahasiswa.
Tahun ini, pemerintah menetapkan penerimaan mahasiswa minimal 50% melalui jalur tertulis atau SNMPTN 2013, sebesar 30 % melalui seleksi tertulis, dan 20% jalur mandiri. Dalam keterangan pers, Akhmaloka mengatakan bahwa para siswa yang lolos SNMPTN ini belum dapat dikatakan diterima oleh PTN yang bersangkutan. Pasalnya, kelulusan baru akan sah jika PTN sudah melakukan verifikasi terhadap data akademik dan kemampuan ekonomi dari siswa yang dinyatakan lolos."Kalau kami lihat, kami baru menyebutnya, siswa yang terseleksi. Jadi, belum bisa disebut diterima di PTN karena nanti masih ada hal-hal lain yang perlu diklarifikasi," katanya.
Sementara itu, 6.186 siswa di Sumut dari 84.693 peserta dinyatakan lulus SNMPTN 2013. Mereka akan mengisi kuota kursi mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara (3.936) dan Universitas Negeri Medan (2.250). Panitia lokal SNMPTN USU, Prof Dr Zulkifli Nasution, mengatakan, tahun ini USU akan menerima 8.025 mahasiswa baru, terdiri 50% dari jalur SNMPTN (3.936 orang), 29% jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan 21% jalur mandiri. Ditanya persentase asal daerah di Sumut yang lulus SNMPTN 2013 ke USU, Zulkifli mengaku data itu berada di panitia pusat. Ketua panitia lokal SNMPTN Unimed, Prof Dr Khairil Anshari menjelaskan, dari total 4.500 mahasiswa baru yang diterima tahun ini, terdiri 2.250 melalui jalur SNMPTN, 1.125 jalur SBMPTN dan sisanya jalur mandiri.
http://www.medanbisnisdaily.com/news.../#.UjaiFtLfC0k
SNMPTN 2013: Unpad Terima 2.095 Mahasiswa Jalur SBMPTN
Rabu, 29 Mei 2013, 19:06 WIB
BISNIS.COM, JAKARTAâ€"Universitas Padjadjaran (Unpad) menyediakan 1.095 kursi bagi calon mahasiswa baru melalui jalur tes SBMPTN (Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri) tahun akademi 2013/2014.
Daya tampung Unpad tersebut sekitar 29% dari total daya tampung 6 PTN di provinsi Jawa Barat yang mencapai 7.144 kursi. Hal itu berdasarakan analisis terhadap data program studi di situs sbmptn.or.id. Adapun 6 PTN di Jabar itu adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Unpad, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati. Adapun untuk Unpad, daya tampung jalur tes sebanyak 2.095 mahasiswa itu meliputi program studi (prodi) saintek 1.096 kursi dan soshum (sosial humaniora) 999.
http://www.bisnis.com/snmptn-2013-un...a-jalur-sbmptn
SNM PTN Jalur Ujian Tulis Tidak Jadi Dihapus
Kuota Jalur Ujian Tulis 30 Persen, Jalur Undangan 50 Persen
Rabu, 10 Oktober 2012 , 05:05:00
JAKARTA - Rencana pemerintah menghapus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) jalur ujian tulis dibatalkan. Tahun depan 30 persen dari total kuota mahasiswa baru, sekitar 120 ribu kursi, dialokasikan untuk saringan SNM PTN jalur ujian tulis. Skenario penghapusan SNM PTN jalur ujian tulis sempat mencuat setelah pelaksanaan SNM PTN 2012 beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah membagi seleksi masuk kampus negeri hanya melewati SNM PTN jalur undangan sebesar 60 persen dari kuota mahasiswa baru nasional dan seleksi jalur mandiri sebesar 40 persen.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab menuturkan, skenario awal pembagian saringan masuk calom mahasiswa baru tadi sudah dikoreksi. "Aturan tadi tidak berpihak pada lulusan SMA yang lama (bukan tahun berjalan, red)," ujar dia. Rochmat mengatakan, jika skema tadi dijalankan, maka yang berhak mengikuti SNM PTN jalur undangan hanya lulusan SMA tahun berjalan saja. "Ini tidak adil," kata dia. Karena menutup kesempatan lulusan SMA dua tahun sebelumnya.
Akhirnya, komposisi seleksi masuk kampus negeri diperbaiki. Yaitu, kuota SNM PTN jalur undangan sebesar 50 persen, SNM PTN jalur ujian tulis sebesar 30 persen, dan jalur ujian mandiri (yang dilaksanakan masing-masing kampus) sebesar 20 persen. Rochmat mengatakan, awalnya sempat muncul usulan jika kuota untuk SNM PTN jalur ujian tulis cukup sepuluh persen saja. Namun, usulan ini akhirnya tidak diterima. "Jadi ini sudah tetap. Kuota untuk SNM PTN jalur ujian tulis sebesar 30 persen," katanya. SNM PTN jalur ujian tulis ini tetap akan diikuti lulusan SMA tahun berjalan, hingga lulusan dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, lulusan SMA yang lama masih memiliki peluang untuk masuk ke PTN melalui jalur SNM PTN.
Di bagian lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menuturkan, skema baru ini diharapkan berjalan dengan baik. "Kuota untuk SNM PTN jalur undangan yang kami tingkatkan menjadi 50 persen, jangan dianggap negatif," kata dia setelah membuka Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) di Jakarta Selasa (9/10).
Ketika pemerintah meningkatkan alokasi untuk SNM PTN jalur undangan, yang menitikberatkan hasil rapor dan unas, banyak pihak yang merespon negatif. Menurut mereka, hasil evaluasi rapor dan unas tidak bisa untuk menjadi acuan pemetaan kemampuan calon mahasiswa. "Sekarang yang mau menerima mahasiswa (PTN, red) menerima kok. Apakah yang protes itu yang akan menampung mahasiswa baru?" ujar menteri asal Surabaya itu.
http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/...-Jadi-Dihapus-
-----------------------------------
Kalau sang Gubernur berani menanyakan langsung ke para Rektor PTN-PTN dimaksud yang kebetulan ada di wilayahnya itu, kenapa kok lulusan SLTA dari Provinsi Jawa Barat sangat sedikit yang bisa tertampung, pasti akan terjawab masalahnya. Semenjak PTN-PTN itu dibebaskan oleh Pemerintah Pusat (baca Dirjen Dikti Kemdiknas) untuk menetukan skema penerimaan mahasiswanya sendiri di luar sistem penerimaan mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN yang bersifat nasional itu, ada sebuah sistem lain dari penerimaan mahasiswa itu yang lazim disebut "jalur mandiri". Dalam sistem penerimaan calon mahasiswa melalui "jalur mandiri" ini, keputusan mutlak tentang diterima atau ditolaknya mahasiswa, seratus persen bergantung di tangan Pak Rektor. Dan, ini yang bikin masyarakat kaget, jumlah yang diterima melalui "jalur mandiri" ini di beberapa PTN di Jawa khususnya, terkadang lebih banyak ketimbang calon mahasiswa yang diterima melalui sistem nasional SNMPTN.
PTN-PTN yang butuh dana besar untuk pengembangannya itu, kemudian cenderung "berburu" dana pendidikan dari orang tua calon mahasiswa yang berminat anaknya diterima di PTN-PTN itu. Maka pertimbangan nilai test daripada calon mahasiswa "jalur mandiri" ini menjadi tidak begitu penting lagi. Meski nilainya pas-pasan, asal si orang tua calon mahasiswa itu mampu membayar sejumlah nilai uang yang cukup besar, maka anaknya bisa saja lolos di PTN-PTN itu.
Cilakanya, banyak orang-orang tua yang mampu membayar duit hingga ratusan juta itu, berasal dari luar daerah. Kebanyakan orang tua calon mahasiswa dari Jakarta, dan Luar Jawa seperti Kaltim, Sumut dan bahkan Papua. Sementara calon-calon mahasiswa yang ikut "jalur mandiri" PTN itu dari wilayah provinsi dimana PTN-PTN itu berada, karena orang tua mereka tak sanggup membayar, jelas aja disisihkan. Akhirnya memang terjadilah fenomena itu, anak luar daerah sangat dominan memasuki PTN-PTN favorit di Jawa beberapa tahun belakangan ini. Seorang rekan gua yang menjadi Dosen di sebuah PTN terkenal di Jawa Timur, bercerita kalau di PTN-nya itu jumlah mahasiswa asal Jakarta mencapai sekitar rata-rata 40% dari total jumlah mahasiswa yang diterima di PTN itu setiap tahunnya beberapa tahun belakangan ini. Padahal, Jawa Timur itu penduduknya 40 juta (hampir sama dengan Jawa Barat), sementara DKI Jakarta itu hanya sekitar 10 juta saja. Emangnya anak-anak SLTA di Jakarta itu lebih pintar dari putra-putra SLTA di provinsi Jawa Timur? kagaklah yau!
Lalu bagaimana jalan keluarnya?
Kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu terlalu mengebyah-uyah, tidak melihat apa sesungguhnya yang sedang terjadi di PTN-PTN di wilayahnya itu sendiri secara internal. Kalau kebijakan 50% harus anak dari Jawa Barat diberlakukan, tetap saja fenomena hanya anak orang berduit yang bisa masuk ke PTN-PTN favorit seperti ITB dan IPB itu, bila kebijakan penerimaan mahasiswa melalui "jalur mandiri" tetap diberlakukan oleh PTN-PTN itu. Karena calon mahasiswa yang akan diterima PTN itu, tetap saja bergantung pada suka-sukanya Pak Rektor dan staffnya.
Yang terbaik, kembalikan sistem penerimaan calon mahasiswa di seluruh Indonesia dengan sistem ujian tertulis SNMPTN seperti sebelum berlakunya sistem PTN boleh 'menangguk' mahasiswanya sendiri dengan alasan memabntu kemandirian keuangan PTN-PTN itu. Liberalisasi pendidikan akar dari semua kebijakan itu, meski UU-nya sudah dibatalkan oleh MK. Dengan sistem penerimaan mahasiswa murni dari hasil test ujian tulis yang dilakukan Kemdikdas secara terpusat, maka komposisi mahasiswa yang diterima oleh PTN-PTN itu menurut asal daerahnya, di jamin akan stabil lagi. Untuk PTN favorit seperti ITB, IPB, UI, ITS, insya Allah distribusi asal mahasiswa yang diterima PTN itu akan lebih merata, termasuk untuk calon mahasiswa yang berasal dar provinsi dimana PTN itu berasal.
Memang agak aneh transparansi penerimaan mahasiswa PTN beberapa tahun belakangan ini, yang boleh dikata penuh praktek "KKN" yang ujung-ujungnya duit. Terjadi tawar-menawar siapa pembayar yang tertinggi diantara orang tua calon mahasiswa itu, yang ingin anaknya lolos dan diterima diterimaPTN favoritnya . Sindirian "wani piro?" sepertinya kini tidak terjadi di dunia politik saja, tetapi juga mulai memasuki pula ranah Perguruan Tinggi Negeri. Yang banyak pihak tambah heran, katanya lembaga Pendidikan Tinggi, kok malahan tidak transparan? Sistem penerimaan PNS yang selama ini di cap penuh dengan praktek KKN, malahan mulai berbenah diri mulai tahun ini, dengan di berlakukannya sistem test penerimaan PNS secara terpusat untuk mengurangi praktek busuk selama ini. Anehnya, kok PTN malahan menjadi-menjadi melakukan praktek KKN dalam sistem penerimaan calon mahasiwanya, dengan alasan bahwa PTN itu sangat membutuhkan dana untuk pengembangan, sementara APBN tidak bisa memenuhi harapan mereka. Alamak! Kapan majunya negeriku ini kalo begini terus!
Sumber :http://www.kaskus.co.id/thread/5236b0611e0bc36413000008
